KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA

Endang Sri Rahaju, 030610130/N (2009) KERJASAMA ANTAR NOTARIS DALAM BENTUK PERSERIKATAN PERDATA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2009-rahajuenda-10307-tmk43-09.pdf

Download (11kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2009-rahajuenda-10408-tmk430-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (602kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Perserikatan Perdata dalam jabatan Notaris adalah sebagaimana diartikan dalam penjelasan pasal 20 ayat (1) UUJN, yaitu hanya sebatas kantor bersama. Pengertian kantor bersama, syarat dan prosedur serta pelaksanaan dari kantor bersama Notaris hingga saat ini belum tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari ketentuan pasal tersebut di atas. Pada akhirnya dalam kalangan Notaris berkembang berbagai macam interpretasi dari kantor bersama tersebut. Dengan hanya mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam BW mengenai Perserikatan Perdata, maka bentuk kantor bersama Notaris tidak dapat dikategorikan sebagai Perserikatan Perdata. Sebagai jabatan yang bersifat mandiri, menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan kerahasiaan tidaklah tepat apabila Notaris melaksanakan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata. Resiko pelanggaran Kode Etik dan UUJN dalam pelaksanaan jabatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 UUJN kemungkinannya menjadi lebih besar. b. Keberadaan jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemandirian dan ketidakberpihakan serta menjaga kerahasiaan sebagaimana telah digariskan dalam Kode Etik Notaris dan UUJN. Kode Etik Notaris bertindak sebagai rambu lalu lintas yang mengarahkan sikap dan perilaku Notaris untuk tetap berada di koridor yang benar. Kemandirian seorang Notaris tercermin dari keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang tinggi. Walaupun telah menjalankan jabatannya dengan tingkat profesionalitas yang tinggi namun apabila tidak dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika jabatan maka bukan saja merugikan masyarakat luas, namun juga merugikan nama baik lembaga notariat itu sendiri. Peranan INI sebagai salah satu wadah organisasi Notaris sangatlah besar dalam rangka penegakkan Kode Etik Notaris kepada para anggotanya. Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena pada mereka tercantum amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten dan benar.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB TMK 43/09 Rah k
Uncontrolled Keywords: Notaris
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
Endang Sri Rahaju, 030610130/NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. BASUKI REKSO WIBOWO, Prof. Dr., SH., MS.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 26 Sep 2016 04:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37509
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item