KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ali Sarbini, 030710354-MH (2009) KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2009-sarbiniali-10319-th16-09.pdf

Download (11kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2009-sarbiniali-10411-th1609-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (845kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

a. Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, menyangkut keputusan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara, finalisasi dari pelaksanaan Pilkades adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan BPD dan keputusan Bupati yang ditujukan kepada kepala desa terpilih, kompetensi absolut peradialan Tata Usaha Negara adalah keputusan yang konkrit sebagai parameter dari sebuah obyek sengketa, oleh karena itu Peradialan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa Pilkades, akan tetapi yang seharusnya menjadi obyek gugatan adalah keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih bukan keputusan BPD tentang penetapan calon kepala desa terpilih. Disamping itu keberadaan organ / kelembagaan BPD bukan dikategorikan sebagai badan / pejabat Tata Usaha Negara karena melaksanakan fungsi-fungsi legialatif. b. Keputusan Bupati tentang pengesahan kepala desa terpilih sebagai obyek sengketa pilkades, karena keputusan Bupati telah menimbulkan akibat hukum tehadap kepala desa terpilih berupa hak dan kewajiban, sehingga dengan demikian telah menimbulkan hukum yang baru (konstitutif) bagi kepala desa terpilih, sedangkan keputusan BPD bukan sebagai obyek sengketa karena tidak menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kepala desa terpilih, karena hak dan kewajiban yang tertuang dalam keputusan Bupati tidak termasuk pada pengaturan yang bersifat umum, akan tetapi menunjuk pada seorang kepala desa terpilih. c. Pihak tergugat dalam sengketa Pilkades adalah Bupati bukan BPD, karena keputusan Bupati sudah final dan menimbulkan akibat hukum, sedangkan keputusan BPD sifatnya mengusulkan kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disyahkan sebagai kepala desa definitif, sehingga dengan demikian karakteristik dari keputusan Bupati sifatnya membuat hukum baru (constitutif) bagi kepala desa terpilih.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 16/09 Sar k
Uncontrolled Keywords: Peradilan Tata Usaha Negara
Subjects: K Law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Ali Sarbini, 030710354-MHUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorTatiek Sri Djatmiati, Prof.Dr., SH., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Husnul Khotimah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 20 Sep 2016 03:10
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37512
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item