PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

M. Yusuf Jauhari, 030810452 N (2010) PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-jauharimyu-12472-tmk133-k.pdf

Download (285kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-jauharimyu-10929-tmk.133-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (748kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penulisan tesis berjudul PEROLEHAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI HAK PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya dimana masyarakat Pemegang Izin Pemakaian tanah menuntut agar mereka diberikan Hak Milik atas tanah yang mereka tempati. Keinginan dari masyarakat pemegang izin pemakaian tanah tersebut tidak selaras dengan keinginan Pemerintah Kota Surabaya sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat dua permasalahan yaitu pengaturan pemberian Hak Milik atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) serta prosedur pemberian Hak Milik atas tanah yang berasal dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kota Surabaya. Berdasarkan analisis terhadap permasalah tersebut ditemukan bahwa Hak Pengelolaan (HPL) dapat diberikan kepada pihak ketiga dengan status Hak Milik. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, namun pelaksanaan peraturan tersebut dalam praktek belum pernah ditemukan di Kota Surabaya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepentingan praktis terhadap keberadaan tanah Hak Pengelolaan (HPL) yaitu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi atas pemakaian tanah Hak Pengelolaan (HPL). Prosedur pemberian Hak Milik atas tanah Hak Pengelolaan (HPL), dapat dilakukan dengan cara pelepasan tanah Hak Pengelolaan (HPL) oleh Pemerintah Kota Surabaya setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 133/10 Yus p
Uncontrolled Keywords: HAK TANAH
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
M. Yusuf Jauhari, 030810452 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorUrip Santoso, SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Deby Felnia
Date Deposited: 2016
Last Modified: 25 Oct 2016 17:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37559
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item