HAK-HAK ANAK DAN ISTRI DALAM KAWIN KONTRAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

SISILIA KRISTINA, 030710314 N (2009) HAK-HAK ANAK DAN ISTRI DALAM KAWIN KONTRAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-kristinasi-12212-tmk900-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-kristinasi-11174-fkm9009.pdf
Restricted to Registered users only

Download (731kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Hak-hak anak sebagaimana terdapat dalam Pasal 45 – 49 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 – 106 KHI dan hak istri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 – 34 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 – 84 KHI tidak seluruhnya dapat terpenuhi dalam kawin kontrak. Hal ini terkait dengan status anak dalam kawin kontrak ini sebagai anak luar kawin, sehingga anak yang lahir dalam kawin kontrak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), kecuali dalam hal tertentu si ayah biologis dari anak tersebut mau membantu atau menjalankan kewajibannya untuk menafkahi si anak. Sedangkan untuk si istri, selama mendapatkan materi yang diinginkan, maka ia merasa bahwa hak-haknya sebagai istri telah terpenuhi, padahal hak istri dalam rumah tangga tidak selalu berupa materi. Setelah berakhirnya kawin kontrak, istri juga tidak dapat menuntut hak-haknya. Ini terkait dengan tidak sahnya kawin kontrak, sehingga tidak ada kekuatan hukum yang dapat memaksa bekas suami untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan hak bekas istrinya. Perlindungan hukum bagi anak dan istri dalam kawin kontrak tidak atau belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, hal ini terkait dengan status kawin kontrak yang dianggap batal atau tidak sah bila dilakukan. Sehingga perlindungan hukum bagi anak dan istri ini didapat dari perumusan pakar hukum dan ulama. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dalam kawin kontrak adalah berupa pengakuan anak luar kawin. Anak luar kawin ini dianalogikan dengan anak angkat, sehingga sejalan dengan pengaturan mengenai anak angkat yang dapat memperoleh wasiat wajibah menurut Pasal 209 ayat (2) KHI, maka anak dalam kawin kontrak yang berstatus anak luar kawin ini juga dapat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal ini terkait dengan adanya hubungan darah antara anak dalam kawin kontrak dengan ayah biologisnya, meskipun anak tersebut tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Sedangkan untuk istri dalam kawin kontrak dari segi apapun tidak mendapat perlindungan hukum, posisinya lemah dan banyak hal yang bisa merugikannya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 90 / 09 Kri h
Uncontrolled Keywords: Kawin Kontrak; Perlindungan Hukum.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
SISILIA KRISTINA, 030710314 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorH. Afdol, Prof. Dr., S.H., MS.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 06 Aug 2016 16:15
Last Modified: 06 Aug 2016 16:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37630
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item