PEMBATASAN KASASI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Iskandar, 030710358 M (2009) PEMBATASAN KASASI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-iskandar-12265-th2810-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-iskandar-11177-th2810-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (613kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembatasan kasasi adalah merupakan salah satu upaya mempercepat proses penyelesaikan perkara yang ditempuh para pihak pencari keadilan yang berupaya memperjuangkan apa yang menjadi haknya atau untuk penyelesaian suatu kasus yang menjadi kepentingan umum sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan, Untuk maksud tersebut Undang-Undang tentang Mahkamah Agung membenarkan agar terhadap perkara-perkara pra peradilan, perkara-perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusanya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan serta perkara-perkara yang kasasinya tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung. Namun demikian, terhadap sengketa tata usaha negara yang dapat dilakukan pembatasan kasasi terdapat adanya permasalahan yuridis dalam pelaksanaannya, dan setelah dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta dengan menggunakan analisa kualitatif, kriteria pelaksanaan pembatasan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-¬Undang Nomor 14 Tahun 1985 yunctis pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang materi muatan dan jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Pembatasan kasasi dimaksud adalah untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat sehingga akan mempercepat proses penyelesaian perkara serta segera dapat diperoleh kepastian putusan perkara yang diperjuangkan melalui lembaga peradilan. Pembatasan kasasi sebagaimana yang dimaksud Undang¬-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yunctis pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap sengketa tata usaha negara sekalipun telah dibuat keterangan dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, namun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap ketentuan pembatasan kasasi tersebut adalah upaya hukum peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa. Bertitik tolak dari kajian tersebut, hendaknya perlu segera diatur kembali agar perkara-perkara Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yunctis pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah dibuat keterangan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama bahwa perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi serta perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Di samping itu, perlu juga diatur terhadap perkara-perakara yang terkena ketentuan mengenai pembatasan kasasi tersebut dapat mengajukan upaya hukum berupa Peninjauan Kembali.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 28 10 Isk p
Uncontrolled Keywords: Kasasi
Subjects: A General Works > AM Museums (General). Collectors and collecting (General) > AM10-100 By country
H Social Sciences
S Agriculture > SK Hunting sports > SK1-664 Hunting sports > SK40-268 By country
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Iskandar, 030710358 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorPhilipus Mandiri Hadjon, Prof Dr., S.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 06 Aug 2016 16:17
Last Modified: 06 Aug 2016 16:17
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37632
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item