PEJABAT PEMBUAT AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT

NININ DIAH SAFITRI, 030710339 N (2009) PEJABAT PEMBUAT AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-safitrinin-12247-tmk101-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-safitrinin-11198-tmk101-9.pdf
Restricted to Registered users only

Download (550kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran maka telah ditentukan secara tegas bahwa Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembebanan, pembuatan akta dan pendaftaran Hipotek kapal laut adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di tempat kapal didaftarkan. Dalam hal ini Syahbandar untuk kapal laut yang terdaftar di syah bandar setempat/diluar Jakarta atau dalam hal kapal terdaftar di Kantor Pendaftaran di Jakarta oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Balik Nama Kapal, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan untuk kapal laut yang terdaftar di Jakarta. Sehubungan dengan dikeluarkannya aturan tersebut maka meskipun berdasarkan UUJN, Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta otentik namun kewenangan tersebut menjadi tidak dapat diberlakukan khususnya dalam hal membuat akta hipotek kapal laut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-perundangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dan Notaris dalam membuat akta khususnya Akta Hipotek Kapal Laut. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai konsep dan pengertian antara lain mengenai Notaris dalam kedudukannya sebagai pembuat akta otentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik berdasarkan UUJN menjadi ternegasi dengan adanya UU Pelayaran yang mengatur secara khusus mengenai siapa pejabat yang berwenang untuk melakukan pembebanan dan pembuatan akta hipotek kapal laut. Karena kewenangan tersebut diatur pula oleh UU maka Notaris menjadi tidak berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta hipotek kapal laut. Dalam hal ini berlaku azas dalam perundang-undangan, yaitu Lex specialis derogat legi generali, Lex posteriori derogat legi priori

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 101 / 09 Saf p
Uncontrolled Keywords: Akta Hipotek
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law
K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
NININ DIAH SAFITRI, 030710339 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorM. Hadi Shubhan, Dr., S.H., M.H., CNUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 06 Aug 2016 16:35
Last Modified: 06 Aug 2016 16:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37653
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item