PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MELALUI JUAL BELI DENGAN AKTA NOTARIS

Dian Nugraeni Putri, 030810282 N (2010) PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN MELALUI JUAL BELI DENGAN AKTA NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-putridiann-12824-tmk931-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-putridiann-11204-tmk931-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (650kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penggunaan istilah pejabat umum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah sampai dengan saat ini belum diatur oleh Undang-Undang tetapi diatur melalui Peraturan Pemerintah yang tingkatannya lebih rendah dari Undang-Undang. Hal ini memicu semakin banyaknya pro-kontra mengenai kewenangan pembuatan akta terutama bila dikaitkan dengan pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana diberikannya kewenangan pembuatan akta pertanahan terhadap Notaris yang sebelumnya berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan adanya pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris mempunyai kewenangan secara yuridis formal membuat akta pertanahan sekaligus melakukan pendaftaran peralihan hak milik atas satuan rumah susun. Otentisitas akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sampai saat ini masih dipertanyakan mengingat pengaturannya belum dengan Undang-Undang. Untuk menjadi akta otentik, berdasarkan pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) disyaratkan bentuk akta tersebut sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dan diwilayah kewenangan jabatan dimana akta itu dibuat.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 93/10 Put p
Uncontrolled Keywords: Hak milik; rumah susun; jual beli; akta notaries
Subjects: H Social Sciences
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Dian Nugraeni Putri, 030810282 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAGUS SEKARMADJI, S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 06 Aug 2016 16:37
Last Modified: 06 Aug 2016 16:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37659
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item