STEVEN WINARSO, 030710324 N (2009) TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN DAN DOKUMEN PALSU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-winarsoste-12258-tmk105-k.pdf Download (303kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-winarsoste-11210-tmk105-9.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB) | Request a copy

Abstract

Bahwa prosedur pembuatan Akta Partij oleh Notaris dalan praktek selain harus memenuhi Pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 38 UUJN yang mengatur isi akta tersebut. Agar tidak bertentangan dan melanggar hukum sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Tanggung jawab Notaris dalam hal tindak pidana berupa tanggung jawab berdasarkan hukum dan moral. Tanggung jawab berdasarkan hukum terbagi atas 2 (dua) yaitu: pidana dan perdata, sedangkan tanggung jawab moral berupa sanksi administratif terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah atau Majelis Kehormatan Pusat sebagai organ pengawas I.N.I. Tanggung jawab Notaris secara perdata yakni mengganti biaya, kerugian dan bunga serta tanggung jawab pidana sesuai ketentuan dalam KUHP. Dengan adanya pembuatan akta yang berdasarkan keterangan dan dokumen palsu Dalam hal ini, setiap akta Notaris yang dibuat tetap sah sampai dibuktikan oleh pihak yang dirugikan bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan surat dan keterangan palsu itu dengan adanya putusan hakim yang berifat tetap.

Actions (login required)

View Item