KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN

Dhanar Risnandi Putro, 030810108 N (2010) KEWENANGAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-putrodhana-12367-tmk301-k.pdf

Download (312kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-putrodhana-11222-tmk.301-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (606kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Semakin banyaknya pro kontra mengenai kewenangan pembuatan akta pertanahan di masyarakat sekarang ini, diantara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka perlunya penjelasan yang benar mengenai kewenangan diantara kedua pejabat tersebut. Di tesis ini dijabarkan mengenai sumber kewenangan pembuatan akta pertanahan tersebut, dimana dibagi menjadi 2 segi, yaitu dari segi sejarah dan dari segi konsep dari akta otentik itu sendiri, karena dalam pembuatan akta pertanahan ini diharuskan dalam bentuk akta otentik. Titik tolak penjabaran tersebut berawal dari penafsiran terhadap pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana diberikannya kewenangan pembuatan akta pertanahan terhadap Notaris, yang sebelumnya berada pada Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah meneliti dan memahami kewenangan masing-masing dari kedua pejabat tersebut, yang kemudian akan ditemukan sumber kewenangan yang sah dalam pembuatan akta pertanahan tersebut. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 30/10 Put k
Uncontrolled Keywords: Notaris; PPAT; Akta pertanahan
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3476-3560 Public property. Public restraint on private property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
Dhanar Risnandi Putro, 030810108 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorAGUS SEKARMADJI, S.H., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited: 06 Aug 2016 16:50
Last Modified: 06 Aug 2016 16:50
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37677
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item