PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBELUM PELUNASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

HERRYANTO WIJAYA, 030710276 N (2009) PENANDATANGANAN AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBELUM PELUNASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-wijayaherr-12391-tmk147-k.pdf

Download (309kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-wijayaherr-11298-tmk147-9.pdf
Restricted to Registered users only

Download (711kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 menyebutkan bahwa saat terutangnya pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Dengan demikian, saat terutangnya BPHTB pada jual beli hak atas tanah adalah sejak terjadinya peralihan hak atas tanah yang dibuktikan dengan akta jual beli. Akibat Hukum dari penandatanganan akta jual beli oleh PPAT sebelum BPHTB dilunasi adalah bahwa terhadap PPAT tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sanksi administrasi oleh pejabat yang mengangkatnya (dalam hal ini adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional), terhadap pembeli dikenakan denda keterlambatan pembayaran BPHTB sebesar 2 % (dua persen) perbulan dihitung sejak tanggal penandatanganan akta sampai dengan saat pembayaran BPHTB, akta jual belinya tetap sah menurut hukum, pendaftaran pemindahan haknya akan ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota setempat, apabila pada saat mengajukan permohonan pendaftaran hak BPHTB terutang belum dilunasi, sebab salah satu syarat pendaftaran pemindahan hak adalah melampirkan bukti pembayaran BPHTB (SSB).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 148 / 09 Wij p
Uncontrolled Keywords: Hak Atas Tanah
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K3941-3974 Trade and commerce
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
HERRYANTO WIJAYA, 030710276 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr., S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 01 Aug 2016 07:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37721
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item