PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP NOTARIS

Andyna Susiawaty Achmad, 030810234 N (2010) PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM PROSES PERADILAN TERHADAP NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-achmadandy-12520-tmk461-k.pdf

Download (309kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-achmadandy-11404-tmk.461-p.pdf
Restricted to Registered users only

Download (660kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang Notaris, tidak jarang Notaris tersangkut dengan proses peradilan, entah menjadi saksi, tersangka, atau bahkan sebagai turut tergugat. Dalam hal seorang Notaris terkait dengan proses peradilan, UUJN sudah memberikan mekanisme khusus, yaitu sebelum memanggil Notaris untuk hadir, atau emngambil minuta aktanya maka pihak-pihak yang berkepentingan harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Hal ini dipahami karena memang dunia Notaris tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat awam. Dalam praktek seringkali ada kesimpangsiuran dalam mekanisme ini. Seringkali Notaris dipanggil tanpa melalui mekanisme yang benar.disamping itu juga seringkali ada pemahaman yang keliru mengenai keberadaan hak ingkar Notaris dalam proses peradilan, dimana seharusnya hak ingkar Notaris akan berdiri sendiri, penggunaanya tidak tergantung pada persetujuan yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada mutlaknya ada persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam proses peradilan terhadap Notaris, dan juga memfokuskan pada posisi dari persetujuan Majelis Pengawas Daerah tersebut jika disandingkan dengan hak ingkar seorang Notaris. Dan sasaran dalam penyusunan tesis ini adalah instansi mana saja yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap Notaris, agar proses pemanggilan Notaris tidak lagi menyimpang dari ketentuan yang sudah diatur, sehingga sesuai dengan mekanisme pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 46/10 Ach p
Uncontrolled Keywords: Notaris; Majelis Pengawas Daerah
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3367 The judiciary
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3440-3460 Civil service. Government officials and employees
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Andyna Susiawaty Achmad, 030810234 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorEman Ramelan, Prof., Dr., S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 05 Aug 2016 09:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37737
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item