Juma'ati, 030810480 N (2010) PEMBERLAKUAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK BERKAITAN DENGAN TINDAKAN PRIBADI DI LUAR JABATAN NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2010-jumaati-12555-tmk561-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2010-jumaati-11467-tmk.561-p.pdf Restricted to Registered users only Download (652kB) | Request a copy

Abstract

Judul tesis ini adalah Pemberlakuan Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Berkaitan Dengan Tindakan Pribadi di Luar Jabatan Notaris. Dalam tesis ini dirumuskan dua permasalahan yaitu pemberlakuan kode etik kepada notaris yang melakukan pelanggaran integritas di luar menjalankan jabatan sebagai notaris dan mekanisme pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak berintegritas dalam perilaku sehari-hari notaris. Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti UU No.30 tahun 2004 dan kode etik notaris dan bahan hukum sekunder yaitu berupa wawancara dari narasumber dan pendapat para sarjana hukum yang tertuang dalam literatur. Dari penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa seorang notaris yang melakukan pelanggaran integritas di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris dalam batas-batas yang tidak wajar/berlebihan dapat dikenakan sanksi kode etik notaris. Yang dimaksud batas kewajaran adalah tidak bertentangan dengan nilai budaya, norma agama dan susila, serta tidak melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat notaris. Apabila seorang notaris melakukan pelanggaran dalam batas yang tidak wajar maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi kode etik. Sedangkan mengenai mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Actions (login required)

View Item