KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI

Maita Sari, 030810263 N (2009) KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG TIDAK BERMETERAI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-sarimaita-12691-tmk681-k.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-sarimaita-11478-tmk.681-k.pdf
Restricted to Registered users only

Download (592kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai bidang. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Bea Meterai akta Notaris merupakan salah satu dokumen yang dikenakan bea meterai, hal ini menimbulkan anggapan pada sebagian masyarakat bahwa dengan tidak direkatkannya bea meterai dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah secara hukum sehingga keabsahan suatu akta selalu dikaitkan dengan adanya bea materai atau tidak . Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada bentuk atau anatomi akta Notaris sebagaimana diatur dalam pasal 38 undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang membahas juga tentang bea meterai sebagai pajak atas dokumen serta kedudukan bea meterai dalam akta Notaris Dan sasaran penyusun dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta Notaris yang tidak bermeterai, kekuatan pembuktiannya serta upaya penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-02/PJ./2003 tentang Pemeteraian Kemudian. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya .

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 68/10 Sar k
Uncontrolled Keywords: Keabsahan; Akta; Notaris
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
Maita Sari, 030810263 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBasuki Rekso Wibowo, Prof., Dr., S.H., M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 08 Aug 2016 02:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37780
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item