IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN, DI KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG (STUDI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN KECAMATAN)

Sutikno, 090810817 M (2010) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN, DI KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG (STUDI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN KECAMATAN). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2010-sutikno-13975-tkp241-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2010-sutikno-11831-tkp241-i.pdf
Restricted to Registered users only

Download (982kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 menyebutkan Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan melainkan wilayah kerja dari perangkat daerah. Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi “Perangkat Daerah” yang hanya memiliki kuasa dalam lingkungan wilayah Kecamatan. Perubahan posisi atau status camat dari kepala wilayah menjadi perangkat daerah dengan fungsi utama “menangani sebagian urusan otonomi daerah” yang dilimpahkan serta “menyelenggarakan tugas umum pemerintah”. Membuat hubungan antara camat dengan kepala desa maupun para aparatur dinas teknis bersifat koordinatif. Camat bukanlah atasan mereka melainkan mitra kerja. Kepala desa, misalnya, tidak bertanggung jawab kepada camat, melainkan kepada bupati. Yang menjadi atasan kepala desa adalah Bupati. Demikian juga dengan para aparatur dinas teknis. Atasan mereka adalah kepala dinas mereka masing-masing di kabupaten. Keadaan ini tentunya menjadi permasalahan antara lembaga kecamatan dengan berbagai lembaga yang lain yang ada di wilayah kecamatan tersebut, baik lembaga vertikal maupun horizontal. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dilaksanakan dengan setengah hati. Artinya tidak ada keberpihakan yang lebih kepada institusi kecamatan dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam upaya menunjukkan jati diri. Kedudukan, tugas dan kewenangan kecamatan sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tidak bisa berjalan optimal di Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Penyebab utama adalah tidak adanya pelimpahan kewenangan kepada kecamatan oleh Bupati Jombang. Pelimpahan kewenangan berbentuk pelimpahan administrasi pemerintahan bukan politik. Upaya menuju keberfungsian Kecamatan dalam rangka pengutan kelembagaan. Penguatan kelembagaan kecamatan dimaksudkan untuk menciptakan harmonisasi kinerja antar kelembagaan di tingkat kecamatan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, penguatan kelembagaan di kecamatan bisa dilaksanakan setelah adanya pelimpahan kewenangan bupati kepada kecamatan

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TKP 24/10 Sut i
Uncontrolled Keywords: Kecamatan, Kedudukan, Tugas, Kewenangan.
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Kebijakan Publik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
Sutikno, 090810817 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorFalih Suaedi, Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorGitadi Tegas S., Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 28 Jul 2016 02:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37826
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item