PEMUNGUTAN PPH FINAL ATAS AKTA SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PPAT

KEMAS DANI HAMDANI, 030810580 N (2010) PEMUNGUTAN PPH FINAL ATAS AKTA SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH PPAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
7.pdf

Download (117kB) | Preview
[img] Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-hamdanikem-12273-tmk167-0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (698kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pelaksanaan pengenaan pajak kepada masyarakat yang ditujukan agar setiap penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak diharapkan dapat diberikan kepada Negara guna pembangunan sesuai tarif pajak yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui peranan PPAT dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan, apakah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Pajak Penghasilan beserta aturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah. Penulisan tesis ini mengunakan sumber hukum berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berisi tentang norma hukum berupa peraturan Perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur mengenai ilmu hukum, khususnya mengenai pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Final berbeda dengan objek pajak pada umumnya, baik dari segi obyek yang dikenakan, tarifnya, maupun tata cara pelaksanaannya. Objek PPH Final itu sendiri didapat dari Sewa Tanah dan/atau bangunan, rumah susun, apartemen dan lain-lain. Berbicara Sewa Tanah dan/atau bangunan itu sendiri tidak lepas dari PPAT karena ia berwenang untuk membuat aktanya. Berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, bahwa itu bukanlah wewenang atribusi dan delegasi untuk PPAT dalam rangka pendaftaran tanah, karena sejak awal pembuatan akta PPAT bukanlah wewenang BPN/Kepala Kantor Pertanahan. Akan tetapi terkait dengan tugas PPAT sebagai pemungut PPH Final, hal tersebut merupakan pendelegasian terhadap perundang-undangan. Ini dapat dibuktikan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK -2 TMK 167 / 10 Ham p
Uncontrolled Keywords: PPH;Akta Sewa Tanah
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4113-4601 Property tax
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
KEMAS DANI HAMDANI, 030810580 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorHj. Sarwirini, Dr. S.H., M.S., sUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited: 15 Oct 2016 04:11
Last Modified: 15 Oct 2016 04:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37840
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item