AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT DISAHKAN (ANALISIS TERHADAP AKTA PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN NO. 04/KOMP/2010/PA.Sby.)

CUKUP ANGGRAINI WIBOWO, 030810622 N (2010) AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT DISAHKAN (ANALISIS TERHADAP AKTA PEMISAHAN HARTA KEKAYAAN NO. 04/KOMP/2010/PA.Sby.). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-wibowocuku-16685-tmk193-k.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-wibowocuku-14027-tmk193-0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (791kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dapat membuat perjanjian perkawinan pisah harta. Perjanjian perkawinan pisah harta ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Akan tetapi dapat terjadi perjanjian perkawinan pisah harta yang dibuat oleh suami isteri tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini adalah apakah dimungkinkan pengesahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung serta apakah konsekuensi dari perjanjian perkawinan pisah harta yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pokok hasil dari penelitian dalam tesis ini adalah bahwa perjanjian perkawinan pisah harta antara suami isteri dibuat dengan tujuan untuk dimanifestasikan jika dalam klausula perjanjian menentukan pembagian harta masing-masing pihak dan untuk menyelamatkan harta salah satu pihak apabila pihak yang lain dinyatakan pailit. Sedangkan akibat hukum perjanjian perkawinan pisah harta yang tidak dimintakan pengesahan pada pegawai pencatat perkawinan, bagi suami isteri dan pihak ketiga, yaitu perjanjian perkawinan pisah harta tersebut tetap sah dan pihak ketiga tetap harus mengakui adanya perjanjian perkawinan, kecuali apabila pihak ketiga tidak mengetahui kalau perjanjian perkawinan pisah harta tersebut belum didaftarkan, maka pihak ketiga dapat menganggap tidak terjadi perjanjian kawin pisah harta.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 193 / 10 Wib a
Uncontrolled Keywords: Hukum Perjanjian Perkawinan; Akta Harta Kekayaan
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7157-7179 Marriage. Husband and wife
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
CUKUP ANGGRAINI WIBOWO, 030810622 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLisman Iskandar, S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 02 Sep 2016 13:20
Last Modified: 02 Sep 2016 13:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37870
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item