ASPEK KONTRAKTUAL PURCHASE ORDER DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

AHMAD HIDAYAT, 030810264 N (2010) ASPEK KONTRAKTUAL PURCHASE ORDER DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-hidayatahm-17190-tmk224-k.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-hidayatahm-14391-tmk224-0.pdf
Restricted to Registered users only

Download (734kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian hukum ini dilakukan karena aturan-aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai e-commerce, terbentuk dalam waktu yang cukup lama, sehingga masih mengacu aturan yang bersifat umum, yaitu Burgerlijk Wetboek, hal akan mengakibatkan kerancuan dalam pengunaan aturan setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik . Fokus Penelitian hukum ini adalah untuk mencari penjelasan sistematis mengenai karakteristik perjanjian purchase order dalam transaksi elektronik dan upaya hukum penyelesaian sengketa Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan Kasus (case approach). Berdasarkan penelitian hukum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (1) Karakteristik Perjanjian purcahese order dalam transaksi elektronik diatur dalam BW buku III tentang perikatan Pasal 1320 BW tentang sahnya perjanjian, dan ketentuan 1338 BW akibat persetujuan. Asas yang berlaku adalah suatu perjanjian akan berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan akan menjadi undang-undang bagi para pihak itu sendiri sesuai yang disyaratkan dalam pasal 1338 BW. Hal ini penting ketika membuat suatu perjanjian purchase order dalam transaksi elektronik, karena apabila ada salah satu syarat dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi akan berakibat pada perjanjian tersebut dapat dibatalkan (voidable) atau batal demi hukum (null and void). Mekanisme Purchase Order diatur dalam Pasal 1458 BW, dan sah serta mengikat para pihak sebagai Undang-undang. Dokumen elektronik mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak pada perjanjian purchase order dalam transaksi elektronik terjadi wanprestasi diatur dalam 39 UU ITE.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 224 / 10 Hid a
Uncontrolled Keywords: Purchase ; Transaksi Elektronik
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking > HG1710-1710.5 Electronic funds transfers
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
AHMAD HIDAYAT, 030810264 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorY. Sogar Simamora, Prof.,Dr.,S.H.,M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 02 Sep 2016 13:32
Last Modified: 02 Sep 2016 13:32
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37892
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item