KONTRAK KERJASAMA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN SISMINBAKUM

NOOR FATIMAH MEDIAWATI, 030810026 M (2010) KONTRAK KERJASAMA TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN SISMINBAKUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-mediawatin-18908-th0811-k.pdf

Download (307kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-mediawatin-15710-th0811.pdf
Restricted to Registered users only

Download (732kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pada Nopember 2000, Departemen Kehakiman dan HAM (DepkehHAM) secara khusus Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), melalui Koperasi Pengayoman Departemen DepkehHAM (KPPDK) menjalin kontrak kerjasama dengan pihak swasta. Pihak swasta yang dimaksud adalah PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD). KPPDK dan PT SRD, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: 19/K/KEP/KPPDK/X/2000, ditunjuk sebagai Pengelola dan Pelaksana Sisminbakum atau Sistem Administrasi Badan Hukum. Sisminbakum diberlakukan di lingkungan Ditjen AHU dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan jasa hukum dengan memanfaatkan komputer atau website, seperti permohonan pengesahan perseroan. Langkah ini diambil guna mengatasi kelambanan sistem manual. Para pengguna jasa layanan Sisminbakum, selain dikenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), juga dikenai biaya akses fee. Biaya yang terakhir inilah yang menjadi asal mula dugaan korupsi oleh pihak terkait. Bahkan sampai saat inipun kasus Sisminbakum belum bisa dikatakan tuntas. Setelah para mantan Direktur Jenderal AHU resmi menjadi terpidana, kini giliran Menteri nya yang menjadi tersangka. Namun untuk kasus yang terakhir, dalam tesis berjudul : Kontrak Kerjasama Tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan Sisminbakum, tidak dibahas. Tesis ini antara lain mengupas keabsahan kontrak kerjasama tersebut (Kontrak Sisminbakum), dengan asumsi jika kontrak terbukti sah, maka tidak layak para pihak yang terkait didalamnya dibui. Hal ini dapat dipahami bahwa kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Selain syarat keabsahan kontrak yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dalam tesis ini ditambahkan pula syarat kewenangan, prosedur dan substansi. Akhirnya, proses hukum memang harus tetap berjalan. Namun pengkajian secara tepat dan mendalam harus juga dipertimbangkan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 08 / 11 Med k
Uncontrolled Keywords: KONTRAK KERJASAMA
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
NOOR FATIMAH MEDIAWATI, 030810026 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorY. Sogar Simamora, Prof.,Dr.,S.H.,M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 02 Sep 2016 13:30
Last Modified: 02 Sep 2016 13:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37908
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item