YUNITA WULANSARI KD, 090810400 M (2010) DESENTRALISASI KEHUTANAN : STUDI KASUS TARIK MENARIK KEPENTINGAN ANTARA STAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN KAWASAN TAHURA R. SOERJO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-yunitawula-18935-mppl05-k.pdf Download (311kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-yunitawula-15739-mppl05-1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penyerahan pengelolaan Tahura R. Soerjo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah memicu gesekan kepentingan. Di kawasan Tahura R. Soerjo yang memiliki luas 27.868,3 Ha bermuara kepentingan-kepentingan ekonomi yang saling berbenturan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, masyarakat dan stakeholders lainnya. Tidak semua gesekan kepentingan ini memunculkan konflik terbuka, tetapi cukup jelas menampakkan ketegangan yang berakibat tidak efektifnya pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo sebagai hutan konservasi Faktor yang mendasari timbulnya tarik menarik kepentingan di dalam kawasan Tahura R. Soerjo ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Seperti yang diutarakan oleh Sukamto (2000, dalam Subarja, 2006), bahwa penyebab konflik bisa bersumber dari adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan antara Pemerintah Provinsi dengan stakeholders lainnya, maupun akibat perubahan sosial dengan adanya perubahan status dan pengelolaan dari kawasan hutan Tahura R. Soerjo. Dari hasil penelitian desentralisasi kehutanan memang merupakan salah satu resolusi untuk mengatasi konflik ini, namun desentralisasi kehutanan ini telah menimbulkan konflik baru antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur selaku pengelola baru kawasan Tahura R. Soerjo dengan masyarakat desa penyangga dan stakeholders lainnya, karena adanya kepentingan berbeda yang disebabkan oleh faktor politik dan ekonomi. Beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui beberapa programnya masih menempatkan masyarakat desa penyangga sebagai objek, sehingga rasa memiliki mereka terhadap hutan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Oleh karena itu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur perlu mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang ada tanpa harus mengorbankan fungsi kawasan hutan itu sendiri dengan melibatkan berbagai pihak baik stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci lainnya dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo seperti tujuan awal dari pelaksanaan desentralisasi kehutanan.

Actions (login required)

View Item