KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN

MOHAMAD ADI FIRMANU, 030410517 N (2010) KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA YANG BERKAITAN DENGAN PERTANAHAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-firmanumoh-18941-tmk011-k.pdf

Download (306kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-firmanumoh-15752-tmk0111.pdf
Restricted to Registered users only

Download (676kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kewenangan notaris membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan dan kewenangan PPAT membuat akta-akta tanah tertentu, menimbulkan suatu perbedaan persepsi terutama bagi notaris, di mana menurut notaris bahwa kewenangan yang diberikan untuk membuat akta-akta yang berkaitan dengan pertanahan didasarkan atas UUJN, sedangkan kewenangan yang diberikan kepada PPAT untuk membuat akta pertanahan didasarkan pada PP No. 24 Tahun 1997. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam undang-undang, dan apakah notaris berwenang dalam membuat akta-akta tanah sebagaimana dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kewenangan Notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya UUJN sebagaimana pasal 15 UUJN, sepanjang tidak merupakan kewenangan pejabat lain Notaris mempunyai kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, bukan akta pertanahan, yang meliputi pembuatan akta ikatan jual beli dan sekaligus kuasa jual yang obyeknya hak atas tanah sebagaimana diatur dalam B.W., selain itu notaris mempunyai kewenangan membuat akta pertanahan dalam lingkup pembuatan Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam UUHT. Kewenangan notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan terbatas bila dibandingkan dengan kewenangan PPAT dalam membuat akta pertanahan. Akta yang berkaitan dengan pertanahan yang merupakan wewenang notaris hanya sebatas akta ikatan jual beli dan sekaligus kuasa untuk jual yang obyeknya hak atas tanah dan SKMHT yang juga obyeknya hak atas tanah.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 01 / 11 Fir k
Uncontrolled Keywords: Authority of the notary, authority of PPAT and deed of land
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MOHAMAD ADI FIRMANU, 030410517 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSri Hajati, Prof.,Dr.,Hj.,S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Last Modified: 12 Jul 2016 03:19
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37919
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item