KEDUDUKAN KREDITUR PENERIMA SUBROGASI TERHADAP OBYEK JAMINAN YANG MENJADI SENGKETA

MARIA KRISTA ULINA GINTING, 030810606 N (2010) KEDUDUKAN KREDITUR PENERIMA SUBROGASI TERHADAP OBYEK JAMINAN YANG MENJADI SENGKETA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-gintingmar-18960-tmk081-k.pdf

Download (329kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-gintingmar-15769-tmk0811.pdf
Restricted to Registered users only

Download (655kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam kegiatan lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, adanya barang untuk menjamin pembayaran utang debiturnya merupakan unsur yang sangan penting, Sebab suatu kredit yang tidak memiliki jaminan yang cukup mengandung bahaya yang besar. Berdasarkan hal tersebut pelulis membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur penerima subrogasi terhadap obyek jaminan yang menjadi sengketa dalam putusan No.378/Pdt.Plw/2007/PN.Sby serta mengenai peletakan sita terhadap obyek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan. Penelitian ini bersifat deskriptif normative, dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Perjanjian kredit selalu berkaitan dengan pengikatan jaminan. Dengan adanya jaminan yang diikat dalam bentuk perjanjian tertentu akan dapat menguranggi resiko yang mungkin terjadi apabila pemnerima kredit wanprestasi atau tidak dapat mengembalikan kredit atau pinjamannya. Dengan demikian jaminan dalam perjanjian kredit ini bertujuan untuk menjamin bahwa utang debitur akan dibayar lunas. Subrogasi diatur mulai dari pasal 1400 BW sebagai penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur dan terhadap jaminanya ikut pula berpindah pada kreditur baru (Pasal 16 UU Hak Tanggungan). Bahwa pada dasarnya barang jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan tidak dapat / tidak boleh dilakukan penyitaan (Putusan Mahkamah Agung RI No. 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Maret 1985).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 08 / 11 Gin k
Uncontrolled Keywords: SUBROGASI ; SENGKETA
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG3691-3769 Credit. Debt. Loans
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1370-1395 Insolvency and bankruptcy. Creditors' rights
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
MARIA KRISTA ULINA GINTING, 030810606 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorY. Sogar Simamora, Prof.,Dr.,S.H.,M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Last Modified: 12 Jul 2016 02:25
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37926
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item