YOPI ROBERTI RIRY, 030810731 M (2010) LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA MILITER. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-riryyopiro-19450-thd081-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-riryyopiro-16221-thd0811.pdf Restricted to Registered users only Download (616kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal tersebut mengandung arti bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sistem peradilan militer erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, bahkan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia, oleh karena itu maka dalam sistem peradilan militer diterapkan pula asas-asas sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia yang sangat berkaitan erat dengan masalah perlindungan hak asasi manusia. Peradilan militer yang merupakan institusi peradilan didalam tubuh militer memiliki tugas untuk memastikan adanya proses hukum yang adil bagi anggota militer dan menegakkan disiplin anggota militer, peradilan militer juga harus menjamin bahwa mekanisme hukum tersebut juga melindungi hak-hak sipil anggota militer yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur tentang mekanisme hukum dalam proses perkara bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana, harus juga memberikan perlindungan yang maksimal terhadap hak asasi manusia terutama perlindungan bagi anggota militer yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa. Guna menjamin agar setiap lembaga yang terkait dalam sistem peradilan militer menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan adanya pengawasan atas pelaksanaan tugas dari lembaga-lembaga tersebut. Pengawasan merupakan salah satu alat kontrol atas kinerja aparat penegak hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme kontrol tersebut dapat berupa mekanisme kontrol internal maupun mekanisme kontrol eksternal. Hukum Acara Pidana Militer yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer memberikan kewenangan yang besar kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan kepada perwira penyerah perkara (Papera) terutama dalam proses hukum pada tingkat penyidikan. Luasnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara, memberikan peluang terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam proses hukum yang dilakukan, terutama terkait dengan upaya paksa dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana Militer, lebih khusus lagi dalam proses penyidikan dan proses penyerahan perkara. Pemberian kewenangan yang besar tersebut belum disertai dengan mekanisme kontrol yang maksimal, terutama lewat mekanisme kontrol eksternal, sebagai upaya untuk menjamin hak asasi anggota militer yang terkait dengan proses hukum.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 THD 08 / 11 Rir l
Uncontrolled Keywords:	Hukum Acara Pidana Militer
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4720-4780 National defense. Military law > K4740-4760 Military criminal law and procedure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM YOPI ROBERTI RIRY, 030810731 M UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Didik Endro Purwoleksono, Prof.,Dr.,SH.,MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	2015
Last Modified:	11 Jul 2016 06:54
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/37950
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item