PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENERBITAN SURAT PAKSA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MUHAMMAD MUHAROR HABIBI, 030942100 (2009) PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS PENERBITAN SURAT PAKSA OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-habibimuha-20006-tmk101-k.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-habibimuha-16759-tmk101-1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (763kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Negara merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki tujuan tertentu dan bersama-sama, sedangkan untuk menjaga kelangsung hidup negara, yakni untuk menjaga kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dibiayai dari penghasilan negara, yang salah satunya adalah berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pembahasan pada penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, yang merupakan tindakan penagihan pajak secara aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang meliputi Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, dan Lelang. Dan sasaran penyusunan tesis ini adalah bagaimana perlindungan hukum dalam hal wajib pajak merasa keberatan atas pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dengan istrumen hukum yang ada yakni melakukan gugatan kepada pengadilan pajak, sedangkan terhadap keberatan atas besarnya hutang pajak yakni melalui keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan banding kepada pengadilan pajak serta dimungkinkan permohonan peninjauan kembali jika terdapat data baru yang mempengaruhi besarnya hutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam hal dilakukan pencegahan dan penyanderaan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak maka wajib pajak hanya dapat melakukan gugatan kepada pengadilan negeri, tidak kepada pengadilan pajak, dan apabila terhadap gugatan tersebut dikabulkan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka wajib pajak dapat megajukan rehabilitas nama baik kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 101 / 11 Hab p
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum Wajib Pajak
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ2338 Taxation of government property
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
MUHAMMAD MUHAROR HABIBI, 030942100UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSarwirini, Dr.,S.H.,M.S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Last Modified: 30 Jun 2016 07:30
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38074
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item