PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA

SURURI, 030943026 (2011) PENGEMBALIAN ASET KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-sururi-20303-th2411-k.pdf

Download (304kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-sururi-17045-th2411.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pengembalian aset korupsi melalui instrumen hukum perdata dalam tindak pidana korupsi, secara umum mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PTPK maupun hukum acara perdata dan BW. Pengembalian kerugian keuangan negara, mensyaratkan adanya proses pidana terlebih dahulu. gugatan perdata secara filosofis mengandung maksud untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Syarat diajukannya gugatan perdata di atur dalam pasal 32, pasal 33, pasal 34 dan pasal 38C UU PTPK yaitu berkaitan dengan Kondisi hukum tertentu tersebut meliputi: Dalam penyidikan ditemukan tidak cukup bukti , Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntuan, Tersangka meninggal dunia pada saat penyidikan dilakukan, Terdakwa meninggal dunia pada saat pemeriksaan sidang di pengadilan, ditemukan aset hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, ditujukan kepada Terpidana/Terdakwa atau ahli warisnya dan negara diwakili oleh kuasanya, jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di pengadilan, mensyaratkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat (legal standing), Secara nyata telah ada kerugian negara , akibat atau berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum tersangka / terdakwa / terpidana, Adanya harta benda milik tersangka / terdakwa / terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian keuanagan negara, perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan perbuatan melanggar hak orang lain dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban, untuk pembuktiannya menganut asas pembalikan beban pembuktian mengingat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan dalam gugatan perdata tindak pidana korupsi dianggap kurang efektif Sehingga orang yang bersengketa lebih memilih penyelesaian secara administrasi, bernegoisasi atau Plea bargaining dalam pengertian UNCAC 2003.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 24 / 11 Sur p
Uncontrolled Keywords: Korupsi;Hukum Perdata
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3400-3431 Administrative law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SURURI, 030943026UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorYohanes Sogar Simamora, Prof.,Dr.,S.H.,M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 05:37
Last Modified: 30 Jun 2016 05:37
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38111
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item