KEBERADAAN SERTIPIKAT TANAH PADA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM

RACHMAT SUHARTO, 030942126 N (2011) KEBERADAAN SERTIPIKAT TANAH PADA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2011-suhartorac-21203-tmk126-k.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2011-suhartorac-17802-tmk126-1.pdf
Restricted to Registered users only

Download (813kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dibidang pertanahan yaitu pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan dimungkinkannya pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan pendaftaran tanah, dan perbuatanperbuatan hukum mengenai hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta tanah yang membuktikan adanya perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah berupa hak tanggungan atau suatu hak lainnya. PPAT sebagai pelaksana pendaftaran tanah bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Tesis ini memfokuskan pada keberadaan sertipikat tanah pada jual beli yang cacat hukum. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis yaitu dasar yang dipakai oleh PPAT untuk membuat akta jual beli tanah dan kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang ternyata akta jual beli yang dibuat oleh PPAT cacat hukum.Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan pasal 19 UUPA adalah sebagai dasar PPAT dalam pembuatan sebuah akta jual beli tanah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum setiap hak atas tanah wajib didaftarkan. Akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat materiil dan syarat formal.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 126 / 11 Suh k
Uncontrolled Keywords: Certificates of land, deed of sale, registration of land
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
RACHMAT SUHARTO, 030942126 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorEman Ramelan, Prof.,Dr.,S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 02:08
Last Modified: 30 Jun 2016 02:08
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38162
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item