KONTRAK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT HUKUM INDONESIA

FRANSISCUS ADI SUSANTO, 090510269 MH (2008) KONTRAK PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT HUKUM INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2009-susantofra-10158-abstract-9.pdf

Download (685kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s3-2010-susantofra-10426-th0709.pdf
Restricted to Registered users only

Download (709kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Saat ini sebagian besar masyarakat banyak yang memanfaatkan dan menggunakan Perusahaan pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumsi mereka, terutama untuk membeli kendaran bermotor karena maraknya iklan yang mempermudah proses kepemilikannya sehingga perusahaan pembiayaan kurang teguh menerapkan prinsip bisnis etis. Akibatnya konsumen sendiri yang pada akhirnya dirugikan. Konsumen harus lebih kritis membaca kontrak apabila memilih Perusahaan Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumsi. Pada setiap Perusahaan Pembiayaan biasanya telah mempersiapkan perjanjian yang mengikat hubungan hukum antara Perusahaan Pembiayaan dengan Konsumennya. Dalam kontrak perjanjian ini lah permasalahan akan timbul apabila Konsumen tidak kritis dalam membacanya kontraknya. Kontrak Pembiayaan pada dasarnya adalah kontrak baku, selain kontrak tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk formulir formulir, ruang untuk negosiasi pun seakan tidak ada karena Perusahaan Pembiayaan hanya menawarkan pilihan “take or leave it”. Kontrak baku yang dipergunakan oleh Perusahaan Pembiayaan yang terkandung didalamnya klusula-klausula aksenorasi yang sebenarnya bisa mengurangi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata keberadaannya ditengah tengah masyarakat saat ini seakan sudah menjadi hal yang wajar dan bukan menjadi suatu persoalan. Berawal dari kontrak baku ini lah permasalahan akan timbul apabila Konsumen wanprestasi, yang pada akhirnya penarikan kembali kendaraan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dirasakan kurang adil bagi Konsumen, padahal Perusahaan Pembiayaan melakukan tindakan tersebut berdasarkan kuasa yang telah ditandatangani oleh Konsumen sendiri. Meskipun bukan suatu alasan yang kuat untuk dijadikan pembelaan bagi konsumen akan tetapi bisa dijadikan pertimbangan, bahwa sebagian besar Perusahaan Pembiayaan tidak pernah mendaftarkan Perjanjian Fidusianya akibatnya tidak ada hak preferen bagi Perusahaan untuk menuntut pendahuluan prestasi dari Konsumennya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 07 / 09 Sus k
Uncontrolled Keywords: kontrak pembiayaan; hukum Indonesia
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K4011-4343 Transportation and communication
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
FRANSISCUS ADI SUSANTO, 090510269 MHUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorY. Sogar Simamora, Dr.,S.H.,M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 00:46
Last Modified: 30 Jun 2016 00:46
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38202
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item