SEWA PULAU PADA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

SHERLY INDRIA DAMAYANTI, 030610108 N (2009) SEWA PULAU PADA KABUPATEN KEPULAUAN ARU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s3-2010-damayantis-11184-tmk180-k.pdf

Download (302kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s3-2010-damayantis-10441-tmk1809.pdf
Restricted to Registered users only

Download (628kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah, dapat disimpulkan bahwa sifat lembaga adat yang dapat mewakili masyarakatnya keluar dan juga ke dalam untuk melakukan beragam kegiatan serta wewenang kelembagaan adat mengatur kekayaannya termasuk sumber daya alamnya merupakan bukti bahwa masyarakat adat diakui sebagai suatu badan hukum yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum, termasuk menerima dan diakui haknya. Sehingga masyarakat hukum adat tidak perlu membentuk koperasi atau badan hukum atau bahkan badan usaha lainnya untuk melakukan aktifitasnya dalam penguasaan dan pengelolaan pulau. Dalam penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa negara tidak dapat menyewakan tanah, karena negara bukan sebagai pemilik tanah. Sehingga negara selaku organ pemerintahan tertinggi sampai dengan seluruh organ pemerintahan terbawah tidak berwenang untuk menyewakan tanah. Desa adat di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tidak termasuk dalam kategori pemerintahan terbawah dari negara melainkan keberadaan desa adat di luar struktur pemerintahan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 18 / 09 Dam s
Uncontrolled Keywords: Sewa Pulau
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
SHERLY INDRIA DAMAYANTI, 030610108 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorSri Winarsih, SH., MH.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 01:39
Last Modified: 30 Jun 2016 01:39
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38217
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item