KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH MENURUT UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS

LINDA ERMA SURYANI, 030710343 N (2009) KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA TANAH MENURUT UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s3-2010-suryanilin-11198-tmk620-k.pdf

Download (303kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s3-2010-suryanilin-10451-tmk6209.pdf
Restricted to Registered users only

Download (655kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Berdasarkan UUJN, Notaris ditetapkan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam suatu akta otentik, guna menjamin kepastian hukum. Sepanjang kewenangan tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain berdasarkan undang-undang. Eksistensi Notaris sebagai pejabat umum, telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1868 B.W, sehingga Notaris berwenang membuat akta otentik untuk digunakan sebagai alat bukti, termasuk wewenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN. Eksistensi dan wewenang Notaris bersumber pada atribusi yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan eksistensi dan wewenang PPAT tidak bersumber pada undang-undang, melainkan diatur dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Suatu Peraturan Pemerintah tidak dapat membentuk suatu jabatan umum, tanpa adanya delegasi dari undang-undang, sehingga eksistensi dan wewenang PPAT dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan masih menimbulkan masalah yuridis.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK 62 / 09 Sur k
Uncontrolled Keywords: Notaris ; Jabatan Notaris
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1401-1578 Intellectual property > K1411-1485 Copyright
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
LINDA ERMA SURYANI, 030710343 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorBASUKI REKSO WIBOWO, Prof.,Dr.,S.H.,M.SUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 01:47
Last Modified: 30 Jun 2016 01:47
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38227
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item