ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

Kartika Candrasari, 030810135 M (2009) ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM PADA UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s3-2010-candrasari-11231-thb130-k.pdf

Download (305kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s3-2010-candrasari-10478-thb1309.pdf
Restricted to Registered users only

Download (878kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Audit alteram partem merupakan asas yang dipermasalahkan berkaitan dengan pengajuan upaya keberatan dalam perkara persaingan usaha. Seringkali pihak pemohon merasa bahwa salah satu haknya tidak dapat terlaksana karena berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2003 kemudian dirubah oleh Perma Nomor 3 Tahun 2005,pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk menerima bukti baru, melainkan pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa sebatas putusan KPPU dan berkas yang ada di KPPU, dimana dalam pemerikaan tersebut pelaksanaanya hampir sama dengan pemeriksaan pada pengadilan tingkat ke 2 (dua) yaitu banding, hal inilah yang selalu menjadi tanda tanya bagi para praktisi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan melalui Perma dan Studi pustaka lainnya yang berkaitan. Jika dibandingkan dengan 2 negara lain, yakni Amerika Serikat dan Jepang yang telah memiliki peraturan perundang-undangan lebih lama. Pada pengajuan upaya keberatan kedudukan lembaga pengawas mereka, yakni FTC dan JFTC tidaklah sejajar dengan pihak yang telah diputus oleh kedua lembaga tersebut (pihak terlapor) karena upaya pengajuan keberatan langsung diajukan melalui Pengadilan Tinggi setempat sehingga pada saat pengajuan upaya keberatan di pengadilan, maka pemeriksaan di pengadilan tersebut secara konsisten tidak akan menyentuh substansi perkara melainkan apakah yang telah dikeluarkan itu telah sesuai prosedur dan pertentangan dengan Konstitusi atau Undang-Undang. Hukum acara persaingan usaha pada upaya upaya keberatan atas putusan KPPU berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2003 kemudian dirubah oleh Perma Nomor 3 Tahun 2005 masih melekat pada hukum acara perdata, sehingga wajar apabila beberapa praktisi hukum beranggapan bahwa asas audi et alteram partem diterapkan layaknya pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, karena asas ini merupakan asas fundamental dalam hukum acara perdata dimana dalam penggunaanya para hakim pemeriksa perkara pada tingkat pertama menerapkan secara langsung asas audi et alteram partem tersebut dengan cara menerima seluruh alat-alat bukti secara langsung dari para pihak. Tidak disadari bahwa perkara persaingan usaha bukanlah perkara perdata, namun hukum persaingan usaha adalah hukum yang bersifat publik hanya saja hukum acaranya diterapkan secara privat dan karna keunikan dan kekhususan dari hukum persaingan usaha inilah sehingga asas audi et alteram partem tidak dapat diterapkan secara langsung.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THB 13 / 09 Can a
Uncontrolled Keywords: Audit ; Putusan KPPU
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2100-2385 Courts. Procedure > K2110-2155 Court organization and procedure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
Kartika Candrasari, 030810135 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorL. Budi Kagramanto, Prof.,Dr.,S.H.,M.H.,M.MUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 02:05
Last Modified: 30 Jun 2016 02:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38251
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item