FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

HAYIN SUHIKTO, 030710424 M (2009) FUNGSI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s3-2010-suhiktohay-11247-th3609-k.pdf

Download (11kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s3-2010-suhiktohay-10490-th3609.pdf
Restricted to Registered users only

Download (711kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Menimbang pada huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasn Tindaka Pidana Korupsi disebut sebagai kejahatan yang pemberantasaannya harus dilakukan secara luar biasa dan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Jaksa juga bisa melaksanakan tugas umumnya dibidang Penuntutan. Karena luar biasanya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 32,33, dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterangkan bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat melakukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dan pada Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Berdasarkan aturan-aturan yang ada diatas, penulis melihat bahwa eksistensi Kejaksaan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya semata pada hal Penyidikan, Penuntutan dalam Tindak Pidana yang menyebabkan seseorang dapat diberikan pidana badan (penjara) saja, tetapi Jaksa juga dapat sebagai Pengacara Negara yang mewakili pemerintah untuk mengajukan gugatan secara perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH 36 / 09 Suh f
Uncontrolled Keywords: Jaksa Pengacara Negara; Kerugian Keuangan Negara ; Tindak Pidana Korupsi
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
HAYIN SUHIKTO, 030710424 MUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSogar Simamora, Prof.,Dr.,S.H.,M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 30 Jun 2016 00:20
Last Modified: 30 Jun 2016 00:20
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38263
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item