RUSDIANTO S, 031043003 (2011) STATUS KEISTIMEWAAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2011-rusdiantos-21312-th3811-k.pdf Download (305kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2011-rusdiantos-17918-th3811.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah konsep negara kesatuan, prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip demokrasi. Penelitian ini adalah peneltian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) bahwa status keistimewaan Provinsi DIY tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain karena memiliki landasan konstitusional yang kuat, yaitu Pasal 18B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga penyelenggaraan pemerintahan daerah di DIY sama persis dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah di daerah-daerah lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004. Perbedaannnya hanya terletak pada mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan cara penetapan. Mekanisme tersebut merupakan satu-satunya isi keistimewaan yang dimiliki oleh DIY sebagai sebuah daerah istimewa, sebagaimana juga yang berlaku di Provinsi NAD, DKI Jakarta, Papua dan Papua Barat. Bahkan ketentuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi NAD misalnya lebih mengarah pada bentuk federalisme. Akan tetapi, karena hukum tata negara suatu negara tidak sama dengan hukum tata negara di negara lainnya, dikarenakan perbedaan latar belakang dan sejarah berdirinya negara tersebut. Maka teori-teori hukum tata negara tidak dapat diterapkan secara sama antara negara satu dengan negara lainnya. Oleh karena itu, keberadaan daerah istimewa Yogyakarta dan daerah khusus lainnya tersebut tetap berada dalam bingkai NKRI; (2) Mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui cara penetapan tidaklah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Keputusan DPRD DIY Nomor 54/K/DPRD/2010 yang menghendaki mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melalui cara penetapan merupakan representasi dari kehendak umum (volonte generale) rakyat Yogyakarta dan merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga perwakilan dengan mekanisme demokrasi perwakilan (representative democracy). Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional (democracy constitusional) yang menjadikan konstitusi sebagai acuan dalam prakrik berdemokrasi. Dengan kata lain bahwa jika konstitusi mengakui dan menghendaki, maka hal itu sudah termasuk demokratis. Penelitian ini merekomendasikan untuk dilakukannya tinjau ulang terhadap rumusan RUUK DIY. Hal-hal yang harus diperbaiki adalah: (i) Tetap menggunakan mekanisme penetapan sebagai cara untuk mengisi jabatan Gubernur dan wakil Gubernur DIY, karena jika menggunakan mekanisme pemilihan sebagaimana dalam RUUK tersebut maka akan terjadi pelanggaran terhadap equal protection; dan (ii) Menghapus lembaga atau jabatan Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama.

Actions (login required)

View Item