Faradina Asmi, 071144009 (2013) PATRONASE REKRUITMEN ELITE BIROKRASI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-asmifaradi-28524-9.abstr-k.pdf Download (167kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-asmifaradi-28524-fullk.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Semenjak dimulainya pelaksanaan desentralisasi pemerintahan melalui implementasi otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dipimpin kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur segala urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Namun otoritas penuh yang dimiliki kepala daerah seringkali dimanfaatkan sebagai instrument of power guna mencapai kepentingan tertentu bupati maupun orang-orang terdekatnya dengan mengeliminasi kepentingan masyarakat. Bupati yang merupakan jabatan politik cenderung memasukkan kepentingan-kepentingan politik tertentu dalam setiap kebijakan. Salah satunya dalam kebijakan rekruitmen elite birokrasi. Penelitian ini mengambil tempat di salah satu pemerintah daerah yang dianggap belum mampu mengimplementasikan dengan baik ketentuan hukum yang terkait dengan rekruitmen elite birokrasi. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan proses rekruitmen elite birokrasi pada pemerintah daerah tersebut utamanya di bawah kepemimpinan kepala daerahnya periode 2008-2013, penuh dengan nuansa intervensi kepala daerah sekaligus political broker. Proses rekruitmen pejabat struktural dipengaruhi hubungan kedekatan antar pihak yang dibangun melalui praktek percaloan kursi jabatan yang dikendalikan oleh political broker. Sistem rekruitmen yang cenderung digunakan dalam proses pengangkatan, pemindahan, maupun pemberhentian ini adalah patronage system. Kebijakan penempatan elite birokrasi pada pemerintah daerah diwarnai pertimbangan-pertimbangan berdasar vested interest bupati yang dipengaruhi masukan dari political broker sebagai pihak yang memiliki andil besar dalam mempengaruhi terbentuknya suatu kebijakan rekruitmen elite birokrasi dibandingkan hasil sidang Baperjakat selaku lembaga formal. Mekanisme rekruitmen yang buruk tersebut berimplikasi pada rendahnya kinerja penyelenggaraan pemerintah akibat tidak adanya obyektifitas dalam setiap keputusan rekruitmen elite birokrasi.

Actions (login required)

View Item