PENDAFTARAN TANAH ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK (SKPH)

ALFI HUMAIDA, 031042121 N (2013) PENDAFTARAN TANAH ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK (SKPH). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2013-humaidaalf-28604-5.abstr-i.pdf

Download (239kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2013-humaidaalf-28604-fulli.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini dilakukan berlatar belakang atas Tanah merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan kegiatan produktif manusia, baik sebagai wadahnya maupun sebagai faktor produksi. Oleh karena itu, dalam hal pencatatan yang sistematis dari tanah dan hak atas tanah merupakan hal yang sangat penting baik bagi administrasi negara maupun bagi perencanaan dan pengembangan penggunaan tanah itu sendiri, serta bagi kepastian hukum dalam peralihan,pemindahan atau pembebasan hak atas tanah. Permasalahan yang timbul sebagai latar belakng tersebut adalah apakah dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) telah lahir Hak Atas Tanah; dan apakah pemegang hak Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) berhak memperjual belikan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sehingga diperoleh pembahasan bahwa Dalam hal Hak atas Tanah yang berdasar atau beralas hak berupa Surat Keputusan Pemberian Hak yang sudah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha pada tanah negara itu, apabila tidak memenuhi syarat dan tidak didaftarkan sebelum SKPH itu berakhir (daluwarsa) maka hak tersebut menjadi “batal” dengan sendirinya atau “batal demi hukum” dan tanah kembali dikuasai oleh negara dan menjadi tanah negara kembali. Secara substantif obyek hak atas tanah negara yang hanya dibuktikan dengan SKPH tidak bisa diperjualbelikan. Dan apabila SKPH didaftarkan dalam daftar tanah serta tidak diterbitkan sertipikat, maka pemegang hak tidak dapat menjual obyek tersebut karena untuk mengalihkan melalui jual beli itu harus didasarkan pada sertipikat dan apabila tidak ada sertipikat maka PPAT dapat menolak untuk membuat akta jual beli, oleh karena itu tanah negara tidak dapat dialihkan melalui jual beli dan tanah tersebut tetap menjadi tanah negara dan dikuasai oleh negara.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 69/13 Hum p
Uncontrolled Keywords: Pendaftaran tanah; Surat Keputusan Pemberian Hak
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ALFI HUMAIDA, 031042121 NUNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorAGUS SEKARMADJI, Dr., SH., M.H.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 13 Jun 2017 16:04
Last Modified: 13 Jun 2017 16:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38406
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item