PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

DIAN UTAMI MAS BAKAR, 031214153016 (2013) PENGUJIAN KONSTITUSIONAL UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-bakardianu-29791-5.abstr-k.pdf

Download (128kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-bakardianu-29791-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (942kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif tentang hakikat undang-undang pengesahan perjanjian internasional dan menguraikan akibat hukum pengujian konstitusional undang-undang pengesahan perjanjian internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dikaji berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan rumusan ilmiah untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan : 1). Kedudukan perjanjian internasional sangat bergantung pada kedudukan hukum internasional yang dianut suatu negara. Secara umum, perjanjian internasional dibuat melalui tahapan-tahapan penjajakan, perundingan, adoption, authentication, consent to be bound (ratification) dan entry into force. Ratifikasi perjanjian internasional diwujudkan melalui dua tahapan, yaitu tahapan hukum nasional dan tahapan hukum internasional. 2). Makna “persetujuan DPR” yang melakukan pengesahan perjanjian internasional harus dipandang dalam konteks prosedur internal sementara ratifikasi sebagai prosedur eksternal. Oleh karena sebagai prosedur internal, maka hakikatnya undang-undang ini sebagai undang-undang formal, sebagai syarat untuk memenuhi Pasal 11 UUDNRI 1945 mengenai adanya “persetujuan DPR”. 3). Pengujian konstitusional bisa memberikan akibat hukum yang cukup luas dan problematik. Jika dinyatakan batal maka pelaksanaan putusan tersebut menghadapi kendala, karena belum ada mekanisme yang disuguhkan tentang bagaimana tata cara pelaksanaan putusannya. Meskipun misalnya melalui penarikan diri, namun posisi Pemerintah masih akan mengalami kesulitan. Dampak politik juga akan dirasakan dan dapat dipersengketakan penarikan diri ini ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan hasil penelitian, penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1). Menegaskan dalam konstitusi tentang hubungan hukum internasional dan hukum nasional, atau setidaknya, melalui peraturan perundangan mengenai status hukum perjanjian internasional dalam hukum nasional. 2). Undang-undang pengesahan dimaknai sebagai prosedur internal sebelum ratifikasi sehingga hakikatnya sebagai UU formal. Hal ini penting untuk memberikan pemisahan antara prosedur internal dan eksternal dalam ratifikasi. 3). Untuk mencegah akibat hukum yang berdampak negatif maka dapat dilakukan constitutional preview, atau (jika praktek pengujian terhadap undang-undang ini tetap ingin dilakukan) menegaskan bahwa sebuah perjanjian internasional harus dibuatkan dalam legislasi nasional tersendiri, sehingga ketentuan perjanjian internasional ditransformasikan menjadi materi normatif undang-undang yang berlaku secara nasional (bukan lagi hanya berbentuk undang-undang pengesahan).

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 06/14 Bak p
Uncontrolled Keywords: Constitutional Review, Ratification of International Treaty
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K524-525 Treaties and other international agreements
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
DIAN UTAMI MAS BAKAR, 031214153016UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorSukardi, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 31 Aug 2016 02:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38524
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item