KESAKSIAN PALSU BERDASARKAN PENETAPAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

SUWARNO, 031141173 (2013) KESAKSIAN PALSU BERDASARKAN PENETAPAN HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-suwarno-29817-4.abstr-i.pdf

Download (36kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-suwarno-29817-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (416kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dalam sidang, kesaksian dari seseorang merupakan salah satu alat bukti yang digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa oleh Majelis Hakim. Dalam sistem hukum Indonesia, pengambilan keputusan harus didasarkan oleh keyakinan Hakim yang didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Mengenai bagaimana ketentuan tindak pidana kesaksian palsu yang diatur dalam pasal 242 KUHP, dan bagaimana prosedur penanganan kesaksian palsu di depan persidangan menurut perundangundangan menjadikan latar belakang dilakukan penelitian tesis ini. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam tesis ini adalah: Apa yang dimaksud dengan kesaksian palsu di depan persidangan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia; Apa retio decidendi putusan Hakim atas kesaksian palsu di persidangan. Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif, Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan perundanganundangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach ) diperoleh hasil analisis; Hakim memiliki wewenang memerintahkan penahanan saksi yang diduga memberikan keterangan palsu apabila keterangan saksi disangka palsu berdasarkan alasan yang kuat, antara lain jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara dan Hakim harus memperingatkan dengan sungguhsungguh kepada saksi itu supaya memberikan keterangan yang sebenarnya serta mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu, dalam hal ini ancaman pidana dalam Pasal 242 KUHP. Prosedur penanganan kesaksian palsu di sidang pengadilan, apabila Hakim telah memberikan perintah penahanan untuk dituntut terhadap saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, Polisi tidak lagi memiliki peran dalam perkara itu. Tetapi apabila Hakim tidak memberikan perintah seperti itu, Polisi tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 11/14 Suw k
Uncontrolled Keywords: Testimony False, False Testimony Handling Procedures, Integrated Criminal Justice System
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6251-6773.55 Crimes and offenses
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3370 Constitutional courts and procedure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
SUWARNO, 031141173UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorToetik Rahayuningsih, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 31 Aug 2016 07:04
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38536
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item