TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH KOTA SURABAYA ATAS PEMBATASAN KUOTA DI BIDANG PENDIDIKAN

ISNANDI BUDIMAN, 031214153009 (2013) TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH KOTA SURABAYA ATAS PEMBATASAN KUOTA DI BIDANG PENDIDIKAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-budimanisn-29959-6.abstr-k.pdf

Download (70kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-budimanisn-29959-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada tanggung gugat pemerintah kota Surabaya atas pembatasan kuota di bidang pendidikan, dengan permasalahan apakah pemerintah Kota Surabaya mempunyai wewenang melakukan pembatasan kuota siswa luar daerah kota Surabaya? dan apakah walikota Surabaya bertanggung gugat atas kerugian pembatasan siswa luar kota untuk menempuh pendidikan di Surabaya? Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembatasan kuota siswa luar daerah kota Surabaya tidak sesuai dengan program pendidikan nasional, meskipun Pendidikan Nasional tidak termasuk urusan pemerintah pusat, melainkan sebagai bagian dari otonomi daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, namun penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi tanggungjawab pemerintah pusat bersama-sama dengan kemerintah daerah. Pemerintah pusat sebagai pihak yang membiayai pendidikan nasional dengan diambilkan 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Walikota Surabaya/Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang membatasi siswa dari luar kota melanggar ketentuan Pasal 31 UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, dikatakan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 B.W., sehingga bertanggung gugat atas kerugian pembatasan siswa luar kota untuk menempuh pendidikan di Surabaya, karena Dinas Daerah (Diknas) dalam penyelenggaraan pemerintahan kota berada di bawah tanggungan oleh Walikota. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 B.W., bahwa Walikota tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, melainkan juga kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang (kepala dinas-dinas/Diknas) yang berada di bawah tanggungannya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 12/14 Bud t
Uncontrolled Keywords: Education, quota restrictions, accountability
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3740-3762 Education
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ISNANDI BUDIMAN, 031214153009UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLanny Ramli, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 06 Sep 2016 05:33
Last Modified: 06 Sep 2016 05:33
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38553
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item