KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BADAN LUAR NEGERI

PENI JATI SETYOWATI, 031214153038 (2013) KERJASAMA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN BADAN LUAR NEGERI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-setyowatip-29962-6.abstr-k.pdf

Download (133kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-setyowatip-29962-FULL TEXT.pdf
Restricted to Registered users only

Download (996kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem otonomi daerah ini perlu ditingkatkan demi efisiensi dan efektivitas pembangunan nasional dalam menghadapi persaingan dunia di era globalisasi. Dalam perwujudan pencapaian tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan terhadap Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada didaerahnya masing-masing. Salah satu kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Berdasarkan Konsep Negara Kesatuan, dalam melakukan kerjasama luar negeri, Pemerintah Daerah tidak dapat memutuskan kebijakannya sendiri. Ada hal-hal yang menjadi batasan bagi pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Berbicara mengenai kerjasama luar negeri, maka juga akan berbicara mengenai hubungan-hubungan internasional yang diselenggarakan antarnegara, negara dengan individu, atau negara dengan badan privat. Hubungan internasional dalam kerjasama luar negeri tidak selalu berjalan dengan baik. Hubungan kerjasama yang terjalin itu bukan tidak mungkin akan menimbulkan sengketa diantara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerjasama. Oleh sebab itu, upaya penyelesaian sengketa internasional dalam penyelenggaraan kerjasama Pemerintahan Daerah dengan Badan Luar Negeri juga akan diulas dalam penulisan penelitian ini.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 13/14 Set k
Uncontrolled Keywords: The Cooperation of Local Government, Foreign Institution, The Resolution Efforts of International Dispute
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations > JZ24-38 Societies, associations, academies, institutes, etc., for the study of international relations
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3201 Foreign relations administration
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
PENI JATI SETYOWATI, 031214153038UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorEmanuel Sujatmoko, Dr., S. H., M. S.UNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 02 Sep 2016 06:01
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38554
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item