MUSAHWI, 071214753006 (2013) DI BALIK PELARANGAN NEGARA TERHADAP PROSTITUSI: Studi Tentang Politik Kepentingan dalam Wacana Amoralitas Prostitusi dan Perlawanan Kaum Prostitusi di Parangtritis. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-musahwi-29965-8.abstr-k.pdf Download (212kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-musahwi-29965-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB) | Request a copy

Abstract

Pelarangan prostitusi seringkali dimaknai sebagai cara untuk menegakkan moral publik agar kembali ke jalan yang sesuai dengan moralitas budaya dan agama. Karena itu, kehadiran aparatus negara melarang prostitusi juga diasosiasikan dengan misi ke-Tuhan-an yang tidak perlu diperdebatkan, tetapi diapresiasi dan dipatuhi. Kepemimpinan moralistik kekuasaan seperti itu acapkali menghipnotis publik sehingga menutup kesadaran bahwa dalam setiap produk kebijakan penguasa rentan dengan politik kepentingan bahkan di luar penegakan moral publik tersebut. Wacana-wacana amoralitas prostitusi sangat mungkin menutup akal sehat dan daya nalar kritis masyarakat. Dalam konteks itu, penelitian tentang pelarangan prostitusi di Parangtritis ini bertujuan memperoleh jawaban tentang: (1) hidden interest aparatus kekuasaan dalam wacana amoralitas seksual pelarangan prostitusi di Parangtritis, dan (2) pemahaman pelaku prostitusi dan respon tindakan mereka terhadap wacana amoralitas seksual yang diejawantahkan dalam pelarangan prostitusi tersebut. Penelitian ini adalah kualitatif menggunakan critical theory paradigm. Dengan metode ini, maka penelitian ini bertumpu pada nilai dan relasi sosial-budaya, ekonomi, gender, dan politik dalam wacana amoralitas seksual dan pelarangan prostitusi yang dihubungkan dengan konteks historis subjek yang diteliti. Hasil penelitian ini, Pertama, hidden interests dalam pelarangan prostitusi adalah menguasai permukiman warga yang berstatus tanah Kasultanan (Sultan Ground) untuk membanguan mega proyek wisata Parangtritis. Pemerintah mendesain wacana amoralitas seksual dalam prostitusi Parangtritis dan kemudian melahirkan hukum pelarangan prostitusi. Produk hukum itu digunakan untuk menggusur permukiman yang dianggap sebagai tempat praktik prostitusi. Kedua, pelarangan prostitusi tersebut memicu kesadaran kolektif dari warga dan PSK untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Bantul yang didukung oleh beberapa kalangan LSM dan mahasiswa. Perlawanan itu antara lain: (1) menuntut pencabutan Peraturan Daerah pelarangan prostitusi. (2) aksi-aksi simbolik untuk menyadarkan masyarakat tentang tindakan aparatus kekuasaan yang diskriminatif terhadap mereka. (3) pembangkangan diam-diam terhadap Peraturan Daerah pelarangan prosutitusi yang dilakukan secara terorganisir oleh pelaku prostusi untuk mengelabuhi aparat.

Actions (login required)

View Item