ROGAS ANTONIO SINGARASA, 031214153008 (2013) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-singarasar-30066-6.abstr-k.pdf Download (159kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-singarasar-30066-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari dinamika otonomi daerah yang telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, terkhususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan secara konsisten oleh setiap pemangku kepentingan sebagai wujud dari asas tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi tersebut kemudian dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan, jelaslah bahwa negara wajib untuk memfasilitasi (to facilitate), memajukan (to promote), dan menyediakan (to provide) hak tersebut. Penelitian ini kemudian merumuskan dua isu hukum yaitu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk perlindungan hukum atas tindakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisa penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat bersumber baik secara atributif maupun delegasi dari peraturan perundang-undangan, sebagai wujud dari keabsahan tindak pemerintahan tersebut. Bentuk perlindungan hukum itu sendiri dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menyangkut partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintahan dan perlindungan represif menyangkut upaya hukum dan tanggung jawab yang dilakukan.

Actions (login required)

View Item