TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ROGAS ANTONIO SINGARASA, 031214153008 (2013) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-singarasar-30066-6.abstr-k.pdf

Download (159kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-singarasar-30066-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari dinamika otonomi daerah yang telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, terkhususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurunnya kualitas lingkungan hidup telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan secara konsisten oleh setiap pemangku kepentingan sebagai wujud dari asas tanggung jawab negara untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang terkandung dalam konstitusi tersebut kemudian dikaitkan dengan kewajiban untuk melindungi lingkungan, jelaslah bahwa negara wajib untuk memfasilitasi (to facilitate), memajukan (to promote), dan menyediakan (to provide) hak tersebut. Penelitian ini kemudian merumuskan dua isu hukum yaitu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk perlindungan hukum atas tindakan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisa penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dapat bersumber baik secara atributif maupun delegasi dari peraturan perundang-undangan, sebagai wujud dari keabsahan tindak pemerintahan tersebut. Bentuk perlindungan hukum itu sendiri dapat berupa preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif menyangkut partisipasi rakyat dalam penerbitan keputusan pemerintahan dan perlindungan represif menyangkut upaya hukum dan tanggung jawab yang dilakukan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 14/14 Sin t
Uncontrolled Keywords: Responsibility, Local Government, Environmental Protection and Management
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GE Environmental Sciences > GE300-350 Environmental management
J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ROGAS ANTONIO SINGARASA, 031214153008UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorLilik Pudjiastuti, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 30 Aug 2016 11:36
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38559
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item