IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN TRANSPARANSI BELANJA BARANG DAN JASA DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

RIMA FIRESIA SANTOSA, 071143015 (2013) IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 70 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN TRANSPARANSI BELANJA BARANG DAN JASA DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-santosarim-30878-7.abstr-k.pdf

Download (259kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-santosarim-30878-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (853kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Permasalahan penelitian yaitu: bagaimana implementasiPerpres No.70 Tahun 2012 tentangPengadaanBarangdanJasaPemerintah dan apa saja hambatanhambatan yang ada di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan transparansi belanja barang dan jasa. Penelitian bertujuan mengetahui: 1) implementasi Perpres No.70 Tahun 2012di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan transparansi belanja barang dan jasa. 2) hambatan-hambatan dalam implementasiPerpres No.70 Tahun 2012di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian difokuskan pada pengadaan barang dan jasa di Dinas Dikpora Kabupaten Nganjuk. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Analisis data menerapkan teknik analisis interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Setiap pengadaan barang dan jasa dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan sampai penyerahan barang kepada panitia penerima hasil pekerjaan. Upaya meningkatkan transparansi dari awal hingga akhir diupayakan melibatkan semua komponen organisasi pengadaan barang dan jasa yaitu pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan panitia pengadaan. Pengadaan barang melalui sistem pengadaan melalui elektronik dan sudah disediakan oleh pusat, pewaran diupload melalui LPSE dari nilai penawaran dan posisinya bisa dilihat di LPSE, Pengumuman lelang dilakukan melalui pemasangan pengumuman di web LPSE, penyusunan HPS dilakukan melalui survei harga barang di pasaran, tampak dari tahapan evaluasi administrasi, teknis, kewajaran harga dan kualifikasi semua diumumkan di LPSE. Hambatan yang ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa yaitu: tidak semua barang yang akan dilelang/diadakan ada di pasaran, sering pula spesifikasi barang tidak lengkap/kurang terperinci, dan web LPSE sering macet.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TKP. 02/14 San i
Uncontrolled Keywords: Implementation, E-Procurement, Transparency
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ9103-9695 Local finance. Municipal finance
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3220 Public policy
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions: 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Kebijakan Publik
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
RIMA FIRESIA SANTOSA, 071143015UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorFalih Suaedi, Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
ContributorBintoro Wardiyanto, Dr., Drs., M.SiUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 29 Aug 2016 11:31
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38633
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item