PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

PAKOMIUS DARNOSATA HAMON, 031214153047 (2014) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UU NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-hamonpakom-31425-6.abstr-k.pdf

Download (41kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-hamonpakom-31425-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (353kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

KUHP Indonesia adalah sistemhukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Namun dalam perkembangan ternyata bahwa hukum pidana yang tersebar di luar KUHP sudah menerima korporasi sebagai subjek hukum. Hal ini terbukti dengan diakuinya korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu hukum yang diangkat dalam penelitian hukum ini adalah: bagaimana perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengkaji/meneliti mengenai perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan meneliti/mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Masalah pokok yang dibahas dalam penelitian hukum ini adalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan study kasus. Selanjutnya dianalisis secara deduktif. Hasil dari penelitian diketahui bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak konsisten dan sangat bersifat sektoral. Selain itu terdapat kelemahan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2010 baik dengan belum diaturnya teori strict liability maupun kelemahan dalam pemidanaan terhadap korporasi terutama berkaitan dengan pidana tambahannya. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas maka dimasa yang akan datang undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang harus mengatur mengenai teori strict liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasinya dan juga menyempurnakan mengenai pemidanaan terhadap korporasi terutama terhadap pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pembubaran atau pelarangan korporasi dan pengambilalihan korporasi oleh negara.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK - 2 TH. 25/14 Ham p
Uncontrolled Keywords: Coporate criminal responsibility, Money Laundering
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6035-6197 Criminal anthropology
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7585-7595 Social legislation
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsEmail
PAKOMIUS DARNOSATA HAMON, 031214153047UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorDidik Endro Purwoleksono, Prof., Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 29 Aug 2016 09:15
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38658
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item