Penggunaan Alat Bukti Berupa Hasil Penyadapan dalam Pembuktian Perkara Pidana

ABDUL AZIS, 031141148 (2014) Penggunaan Alat Bukti Berupa Hasil Penyadapan dalam Pembuktian Perkara Pidana. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-azisabdul-31485-5.abstr-k.pdf

Download (193kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-azisabdul-31485-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (788kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan permohonan Judicial Review dan menyatakan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Mahkamah Konstitusi memandang perlunya pengaturan tersendiri tentang penyadapan melalui undang-undang. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi RPP yang bertujuan pembatasan kewenangan KPK sebagaimana yang diagendakan oleh beberapa elit politik yang keberatan dengan kewenangan KPK tersebut, menjadi tidak dapat disahkan.Cukup banyak pelaku kejahatan berat telah diajukan ke dalam proses peradilan berdasarkan hasil penyadapan. Instrumen penyadapan banyak membantu KPK dalam mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu penyadapan juga banyak membantu Detasemen Khusus 88 dalam mengungkap berbagai kasus terorisme,demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam mengungkap kasus narkotika Namun, lagi-lagi penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi HAM.Apabila pemerintah tidak memberikan pengaturan yang lebih komprehensif terhadap penyadapan, maka pelanggaran hak asasi khususnya hak privasi atas kehidupan pribadi (Rights of Privacy) tidak akan terelakan

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH.29/14 AZI P
Uncontrolled Keywords: Alat Bukti, Penyadapan, KPK
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3370 Constitutional courts and procedure
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum
Creators:
CreatorsEmail
ABDUL AZIS, 031141148UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorNur Basuki Minarno, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 01 Sep 2016 01:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38662
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item