AKIBAT HUKUM APABILA PPAT TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN

ASTRI ANGGAYANI HUDIONO, 031214253142 (2014) AKIBAT HUKUM APABILA PPAT TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-hudionoast-31555-8.abstr-k.pdf

Download (242kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-hudionoast-31555-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (683kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Bahwasahnya kebutuhan hidup manusia yag semakin komplek seringkali mendorong untuk melakukan pinjam meminjam melalui perbankan. Untuk kredit yang berjumlah besar biasanya pihak bank meminta jaminan tambahan yang sering digunakan adalah jaminan kebendaan berupa hak atas tanah. Karena pada dasarnya tanah diminati sebagai jaminan sebab harganya dari hari ke hari mengalami peningkatan. Jaminan hak atas tanah sendiri telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996. Dalam Proses pembebanan Hak Tanggungan dilakukan dalam dua hal yaitu tahap pemberian APHT yang biasa di dahului dengan Perjanjian Kredit dan tahap kedua tahap pendaftaran, dimana pada tahap ini adalah hal paling penting untuk lahirnya jaminan Hak Tanggungan. Dalam Pasal 13 UUHT telah diatur mengenai pelaksaan pendaftaran Hak Tanggungan, bahwa pendaftaran dilakukan selambatlambatnya 7hari setelah berkas secara lengkap diterima. Namun disini PPAT seringkali mengalami hambatan tersebut. Molornya tahap pendaftaran ini pada prakteknya seringkali berbulan-bulan, padahal disitu dana kredit telah dicairkan. Lalu bagaimana posisi bank saat rentan waktu belum didaftarkannya Hak Tanggungan tersebut terdapat adanya kredit bermasalah, bagaimana pula sanksi yang diberikan oleh PPAT atas keterlambatan pendaftaran tersebut.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 15/14 Hud a
Uncontrolled Keywords: Jaminan, Hak Tanggungan, PPAT
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3601-3611 Medical legislation
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
ASTRI ANGGAYANI HUDIONO, 031214253142UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorTrisadini Prasastinah Usanti, Dr., S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 29 Aug 2016 05:17
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38678
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item