KOKO BAYU KRISTANTO, 031142205 (2014) HAK MENDAHULU NEGARA TERHADAP PELUNASAN UTANG PAJAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN WAJIB PAJAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-kristantok-31558-5.abstr-i.pdf Download (96kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-kristantok-31558-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (517kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul “Hak Mendahulu Negara Terhadap Pelunasan Utang Pajak Dalam Perspektif Perlindungan Wajib Pajak” dengan rumusan masalah yaitu (1) Apa yang dimaksud karakteristik utang pajak di dalam hukum pajak dan (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum wajib pajak terkait dengan adanya hak mendahulu negara terhadap utang pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian diketahui bahwa utang pajak timbul karena undangundang. Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak negara, dalam hal ini pemerintah, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi dan orang/ pejabat tertentu untuk melakukan tugas pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dikenal sebagai pejabat pajak yang disebut sebagai fiskus. Meskipun diberi kewenangan menjadi fiskus yang bertanggungjawab dalam keberhasilan pemungutan pajak, tetapi kewenangan setiap pegawai tersebut tetap dibatasi sesuai dengan jenjang jabatannya pada instansi yang bersangkutan. Hal ini perlu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh fiskus yang pada akhirnya dapat merugikan wajib pajak. Bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak dari perspektif hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu : perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Bentuk perlindungan hukum preventif dilakukan melalui upaya keberatan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui upaya gugatan dan banding pada Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Agar terjamin terlaksananya kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penerapan tata kelola pemerintahan di bidang pajak yang baik harus dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas

Actions (login required)

View Item