HAK MENDAHULU NEGARA TERHADAP PELUNASAN UTANG PAJAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN WAJIB PAJAK

KOKO BAYU KRISTANTO, 031142205 (2014) HAK MENDAHULU NEGARA TERHADAP PELUNASAN UTANG PAJAK DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN WAJIB PAJAK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-kristantok-31558-5.abstr-i.pdf

Download (96kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-kristantok-31558-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (517kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Tesis ini berjudul “Hak Mendahulu Negara Terhadap Pelunasan Utang Pajak Dalam Perspektif Perlindungan Wajib Pajak” dengan rumusan masalah yaitu (1) Apa yang dimaksud karakteristik utang pajak di dalam hukum pajak dan (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum wajib pajak terkait dengan adanya hak mendahulu negara terhadap utang pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian diketahui bahwa utang pajak timbul karena undangundang. Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada negara, yang dapat memungut pajak adalah negara. Untuk melaksanakan tugas pengenaan dan pemungutan pajak negara, dalam hal ini pemerintah, menunjuk dan memberikan kewenangan kepada instansi dan orang/ pejabat tertentu untuk melakukan tugas pengenaan dan pemungutan pajak kepada masyarakat. Pegawai pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dikenal sebagai pejabat pajak yang disebut sebagai fiskus. Meskipun diberi kewenangan menjadi fiskus yang bertanggungjawab dalam keberhasilan pemungutan pajak, tetapi kewenangan setiap pegawai tersebut tetap dibatasi sesuai dengan jenjang jabatannya pada instansi yang bersangkutan. Hal ini perlu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh fiskus yang pada akhirnya dapat merugikan wajib pajak. Bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak dari perspektif hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu : perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Bentuk perlindungan hukum preventif dilakukan melalui upaya keberatan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan melalui upaya gugatan dan banding pada Pengadilan Pajak dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Agar terjamin terlaksananya kepastian hukum dalam perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penerapan tata kelola pemerintahan di bidang pajak yang baik harus dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip transparansi & akuntabilitas

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 14/14 Kri h
Uncontrolled Keywords: hak mendahulu negara, pelunasan utang, perlindungan hukum wajib pajak
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
KOKO BAYU KRISTANTO, 031142205UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorHj. Sarwirini, Dr., S.H., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 29 Aug 2016 04:49
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38681
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item