PEMBERIAN IZIN LOKASI SEBAGAI SYARAT PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011

SARTIKA YUNITA JUANDA, 031142171 (2014) PEMBERIAN IZIN LOKASI SEBAGAI SYARAT PENINGKATAN INVESTASI DI DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2011. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-juandasart-32109-5.abstr-i.pdf

Download (260kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-juandasart-32109-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (870kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan di Indonesia, tentunya akan mempercepat perubahan struktur ekonomi Indonesia dari agraria ke industri. Dalam hal ini pemberian izin lokasi kepada investor juga harus dipertimbangkan, untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang dengan keadaan lingkungan yang perlu pengarahan dan pengendalian penggunaan tanah dilakukan melalui prosedur perizinan dalam rangka penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan. Perusahaan swasta tidak secara otomatis memperoleh izin lokasi, karena penerbitan izin lokasi dilihat dari beberapa aspek, yaitu jenis proyek pembangunan, lokasi proyek pembangunan, tanah tersedia di lokasi proyek, dan tata cara perolehan hak atas tanah. Dasar pertimbangan diterbitkannya izin lokasi bagi perusahaan swasta adalah adanya Pengadaan hak atas tanah yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, tidak menggangu keberadaan penggunaan tanah sekitarnya, memperhatikan azas keadilan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 34/14 Jua p
Uncontrolled Keywords: Location Permit, Private Companies, location considerations permit issuance.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD2340.8-2346.5 Small and medium-sized businesses, artisans,handicrafts, trades
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD3611-4730.9 Industrial policy. The state and industrial organization Including licensing of occupations and professions, subsidies, inspection, government ownership, municipal services
H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation
H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ5309-5510 Administrative fees. User charges. License fees
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsEmail
SARTIKA YUNITA JUANDA, 031142171UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameEmail
ContributorUrip Santoso, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 06 Sep 2016 00:29
Last Modified: 06 Sep 2016 00:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38719
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item