SIDIK JARI PARA PENGHADAP PADA MINUTA AKTA

YOHANA HARIYANTO, 031214253134 (2014) SIDIK JARI PARA PENGHADAP PADA MINUTA AKTA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-hariyantoy-32173-5.abstr-k.pdf

Download (240kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-hariyantoy-32173-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Notaris berwenang membuat akta otentik dan terkait kewenangan itu ada beberapa permasalahan yang timbul, misalnya seperti penyangkalan tanda tangan oleh para penghadap yang dapat membuat Notaris terkait kasus, baik pidana maupun perdata, padahal tanggung jawab Notaris itu pribadi dan seumur hidup sehingga perlu adanya perlindungan bagi Notaris. Permasalahan tersebut melandasi penelitian ini yang membahas mengenai kewajiban Notaris untuk melekatkan sidik jari para penghadap pada minuta akta yang timbul karena adanya perubahan peraturan Jabatan Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah asas yang terdapat dalam aturan pelekatan sidik jari para penghadap pada minuta akta ini adalah asas perlindungan hukum dan asas kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris wajib melaksanakan aturan ini karena sifatnya memaksa bagi Notaris, namun aturan ini tidak mempengaruhi nilai otentisitas akta Notaris. Notaris yang tidak melaksanakan aturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi tersebut dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, atau Menteri, sesuai kewenangannya masing-masing.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 40/14 Har s
Uncontrolled Keywords: Notary obligation, fingerprints, administrative sanction.
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV7935-8025 Administration and organization
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
L Education > L Education (General) > L7-991 Education (General) > L111-791 Official documents, reports, etc.
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
YOHANA HARIYANTO, 031214253134UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorNurwahjuni, S.H., M.HUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 01 Sep 2016 10:14
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38730
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item