KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BERSAMA TERKAIT PELIMPAHAN PERKARA DARI PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM

AMRI RAHMANTO SAYEKTI, 031214153070 (2014) KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN BERSAMA TERKAIT PELIMPAHAN PERKARA DARI PENYIDIK KE PENUNTUT UMUM. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-sayektiamr-32280-5.abstr-k.pdf

Download (170kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-sayektiamr-32280-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (669kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Kedudukan hukum Peraturan Bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai peraturan yang berkekuatan hukum mengikat ke dalam dan hanya berlaku bagi jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Bersama merupakan peraturan yang bersifat pelaksana dari peraturanperaturan jajaran tersebut dalam hal menangani perkara pidana. Kedudukan hukumnya di dalam KUHAP adalah sebagai peraturan pelaksana internal jajaran tersebut yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam. Peraturan Bersama tersebut dapat dijadikan sebagai pelaksana KUHAP sehingga dapat pula dijadikan sebagai petunjuk untuk menerbitkan Surat Penghentian Pemeriksaan Penyidikan (SP3) sepanjang alasan untuk penghentiannya dikaitkan dengan alasan penghentian penyidikan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian hukum ini adalah untuk memberikan petunjuk dalam pelaksanaan peraturan bersama tersebut diatas dalam pelaksanaan penghentian penyidikan yang terdapat pada Hukum Acara Pidana di Indonesia

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 33/14 Say k
Uncontrolled Keywords: Termination of Investigation, Criminal Procedure, Rule Together.
Subjects: H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3367 The judiciary
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, 031214153070UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorNur Basuki Minarno, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2015
Last Modified: 25 Aug 2016 09:17
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38744
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item