KEWENANGAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERSANGKUT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SYAIFULLAH, 031214153071 (2014) KEWENANGAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERSANGKUT DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-syaifullah-32283-5.abstr-k.pdf

Download (168kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-syaifullah-32283-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (523kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Di dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP, dijelaskan yang memiliki kewenangan penyitaan adalah Penyidik, sedangkan yang dimaksud dengan Penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UU KPK, Penyidik KPK diberi wewenang khusus untuk melakukan penyitaan. Apabila terjadi peralihan harta kekayaan tersangka korupsi yang dihasilkan dari perbuatan korupsi dan dialirkan dalam perbuatan baru tindak pidana pencucian uang, maka yang memiliki wewenang untuk melakukan penyitaan adalah penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP maupun Penyidik KPK. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini digunakan untuk mengkaji kewenangan serta tata cara penyitaan yang dimiliki oleh Penyidik KPK.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH.34/14 Sya k
Uncontrolled Keywords: Investigation, Confiscation, Corruption`
Subjects: H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV7231-9960 Criminal justice administration > HV7551-8280.7 Police. Detectives. Constabulary > HV8031-8080 Police duty. Methods of protection > HV8073-8079.35 Investigation of crimes. Examination and identification of prisoners
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
SYAIFULLAH, 031214153071UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorNur Basuki Minarno, Prof., Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 25 Aug 2016 09:11
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38745
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item