PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

DJOKO SUSANTO, 031214153080 (2014) PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERIMPLIKASI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-5.abstr-k.pdf

Download (240kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-susantodjo-32284-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (574kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak diatur mengenai ketentuan pidana atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan bersifat melawan hukum, sehingga apabila terjadi perbuatan melawan hukum atau perbuatan lainnya yang melanggar norma hukum di dalamnya tidak terdapat sanksi secara tegas. Terdapat bentuk perbuatan melawan hukum yang acapkali dilakukan dalam pengadaan tanah, yakni tindakan mark-up atas besaran ganti kerugian baik yang dilakukan dengan didasarkan hasil penilaian oleh Penilai atau tidak dilakukan penilaian. Apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka pihak-pihak yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah : Instansi yang memerlukan tanah karena proses pengadaan tanah dimulai dari pengajuannya; Penilai karena secara legalitas dibebani tanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian atas besaran gati kerugian yang akan ditetapkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak atau pemilik tanah objek pengadaan; dan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah karena secara tanggung jawab memiliki pengetahuan secara jelas terhadap seluruh pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk memberi saran dan pendapat atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 35/14 Sus p
Uncontrolled Keywords: Law, Criminal sanctions, and Criminal activities
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG201-1496 Money
H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare > HV1-9960 Social pathology. Social and public welfare. Criminology > HV6001-7220.5 Criminology > HV6774-7220.5 Crimes and criminal classes
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K720-792 Property
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM/NIDN
DJOKO SUSANTO, 031214153080UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN/NIDK/NUP
ContributorNur Basuki Minarno, Dr., S.H., M.HumUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Last Modified: 25 Aug 2016 09:05
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38746
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item